Friday, January 17, 2014

JIKA PARTA-PARTAI POLITIK MENCARI SELAMAT DI TAHUN POLITIK 2014



JIKA PARTA-PARTAI POLITIK MENCARI SELAMAT

DI TAHUN POLITIK 2014

Oleh Casmudi, S.AP


            Rekam jejak partai-partai politik yang ada sekarang ini membuat kita mengelus dada. Hal ini disebabkan banyak kader dari partai-patai politik  yang satu persatu bergelimpangan. Terseret dari berbagai kasus besar yang menghiasi wajah media, baik lokal maupun nasional.  Masyarakat dipertontonkan berbagai kasus yang menjerat partai politik  beberapa tahun belakangan ini.



Partai Demokrat dihempas kasus besar, seperti Kasus pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Kasus ini melibatkan mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum,  Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng yang juga mantan anggota Dewan Pembina PD Mantan Bendahara PD M. Nazaruddin dan mantan Wasekjen PD, Angelina Sondakh.
            Di tubuh Partai Golkar, terdapat kasus pengadaan kitab suci Al Quran di Kementrian Agama. Kasus ini melibatkan kader partai Golkar, Zulkarnaen Djabar. Anggota DPR Partai Golkar daerah pemilihan Jabar V ini divonis 15 tahun penjara. Putranya Dendy yang juga kader Partai Golkar juga divonis 15 tahun penjara. Partai Golkar semakin dibuat tidak nyaman setelah muncul kasus tertangkap tangannya M. Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap Pilkada Bupati Lebak, Banten. Perlu diketahui, bahwa Akil Mochtar sebelum menjadi Ketua MK (Mahkamah Kontitusi) adalah kader partai Golkar dan pernah menjadi anggota DPR selama 3 periode.  Kasus suap dalam sengketa Pilkada Bupati Lebak tersebut melibatkan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan). Wawan adalah adik Gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah. Selain sebagai Gubernur Banten, Ratu Atut adalah tokoh perempuan Partai Golkar.
            Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dihantam kasus impor daging sapi. Kasus ini melibatkan Presiden PKS M. Lutfhi Hassan yang akhirnya ditangkap dan dipenjara.
            Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tertimpa kasus yang melibatkan 15 kader partai terlibat dalam kasus korupsi pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) di antaranya Panda Nababan, Dudhi Makmun Murod, Agus Chondro dan Willem Tutuarima.
            Partai Amanat Nasional (PAN)  diserang kasus dugaan pemerasan PT. Merpati Airlines yang menyeret nama kadernya, M Hatta atau yang biasa dipanggil Charlie. Di tingkat daerah ada  Kasus korupsi asuransi fiktif ini diduga merugikan APBD Semarang 2003 hingga Rp. 1,8 miliar. Kasus ini menyeret Djunaedi, Ketua Majelis Pertimbangan DPD PAN Kota Semarang yang sehari-hari menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Selain Djunaedi, kasus ini juga menyeret anggota Komisi C DPRD Kota Semarang AY Sujianto dan tiga mantan anggota DPRD Semarang Sriyono, Elvi Zuhroh, dan Purwono Bambang Nugroho.
           Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditimpa  dugaan skandal seks anggota FKB DPRD Jatim Ahmad Nawardi dengan seorang janda asal Jember, Jawa Timur.
           Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didera Kasus korupsi proyek pengadaan Alquran Rp. 35 miliar yang di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menyeret salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas anggaran tersebut adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Sumatera Utara, Hasrul Azwar.
           Kejadian-kejadian korupsi yang menimpa beberapa partai tersebut memberikan keuntungan besar bagi partai politik peserta Pemilu 2014 lainnya, seperti Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKPI dan PBB yang belum atau tidak terseret berbagai kasus yang menjerat para kadernya.  Tapi, menurut peribahasa “tak ada gading yang tak retak” memberikan kepercayaan diri bagi partai politik yang telah tersangkut berbagai kasus (baca: korupsi) untuk merehabilitasi dirinya. Partai-partai politik yang ada pun mencari selamat dengan maksud mendulang suara rakyat di tahun politik 2014. Berbagai program pun diluncurkan melalui berbagai media. Iklan-iklan yang memberikan harapan rakyat, bertebaran di berbagai media, baik surat kabar, elektronik maupun media sosial.  Meskipun pada saat nantinya, harapan rakyat yang pernah dijanjikan bersifat semu alias fatamorgana. Setidaknya partai politik tersebut berusaha memberikan pencitraan diri secara positif  terhadap masyarakat. Apakah pencitraan diri tersebut ampuh atau tidak, suara rakyat di Pemilu 2014 yang menentukan.
            “Ayo memilih untuk Indonesia”. 

*) Diolah dari berbagai sumber




Sunday, January 5, 2014

AHOK MELAWAN KORUPSI, MENATA BIROKRASI



AHOK MELAWAN KORUPSI,
MENATA BIROKRASI

Oleh Casmudi, S.AP



           Suksesi kepemimpinan sangat diperlukan di negeri ini. Kondisi aparat birokrasi yang berjalan tidak sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) pemerintahan membuat pelayanan publik  semakin terpinggirkan. Akhirnya kepuasan pelayanan belum berjalan maksimal. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah mengharuskan pemimpin bangsa sesuai dengan harapan rakyat, termasuk pemimpin daerah merupakan sosok yang jujur, tegas, bertanggung jawab. Kepala daerah tersebut juga harus mengedepankan aspek transparansi dalam mengemban amanah  rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah Indonesia membuat rakyat geregetan.Rakyat ingin perilaku korupsi tersebut hilang dengan harapan adanya perubahan yang baik. Akhirnya, demo adalah jalan yang harus di tempuh rakyat sebagai rasa penolakan atas ketidakadilan. Itulah resiko yang harus ditanggung sebagai kepala daerah di manapun di Indonesia. Apalagi menjadi kepala daerah sekelas Ibukota DKI Jakarta yang merupakan miniatur dari Indonesia  sangat membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani melakukan perubahan. DKI Jakarta membutuhkan sosok kepala daerah yang tidak neko-neko dalam mengeluarkan kebijakan, semata-mata demi kesejahteraan rakyat.
Pendahuluan  
          DKI Jakarta sebagai ibukota negara telah menyelesaikan hajat besar dalam mencari Calon Kepala Daerah atau Gubernur untuk masa jabatan 2012-2017. Pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menarik perhatian masyarakat DKI Jakarta dan dipercaya untuk memimpin  selama 5 tahun ke depan sejak tahun 2012. Berbagai tugas berat siap dieksekusi, dari masalah banjir sampai masalah kemacetan yang semakin rumit untuk diselesaikan. Perolehan suara pasangan Jokowi-Ahok mengungguli dari pasangan lainnya, termasuk pasanganincumbent Fauzi Bowo  dalam putaran ke-2. Dengan demikian, masalah DKI Jakarta yang belum diselesaikan semasa Fauzi Bowo merupakan tugas yang harus dilaksanakan Jokowi-Ahok. Pasangan Jokowi-Ahok memang memukau semua kalangan. Jokowi yang gemar “blusukan” diimbangi dengan gaya “ceplas-ceplos” seorang Ahok yang selalu mengundang kontroversi. Statement yang diucapkan selalu mengundang respon pihak atau orang lainyang disindirnya. Sindiran itu membuatnya “merah telinga”. Tanpa perasaan takut, seorang Ahok melawan siapa pun yang melanggar kontitusi.
            Kadang, tindakan yang kontroversi Ahok lebih dominan dari Jokowi. Ahok telah membuat perlawanan siapa pun yang “dirasa” merugikan kebijakan Pemda DKI Jakarta. Kebiasaan Ahok dalam menjalankan pemerintahan dapat dinikmati saat acara bincang-bincang yang tayang di stasiun televisi Kompas TV bertajuk “Aiman dan Ahok”. Acara tersebut memperlihatkan dan memberikan gambaran sekilas tentang kebiasaan Ahok di rumah pribadinya hingga Ahok menjalankan pemerintahannya di Kantor Balai Kota (Kantor Gubernur) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sang reporter Aiman Wicaksono mengikuti seharian kegiatan Ahok dari rumah sampai Kantor Balai Kota (Kantor Gubernur) tersebut dan  mewancarai dengan memberikan berbagai macam pertanyaan. Tidak ada jeda sedikit pun, Ahok menjawabnya dengan tegas. Sepertinya tanpa berpikir dahulu. Begitu lepas tanpa beban. Selama perjalanan dari rumah sampai kantor, masyarakat yang mengenal secara detil mobil dinas Ahok menyempatkan untuk melambaikan tangannya. Kaca penutup mobil dinasnya sebelah kiri samping tempat duduk sering rusak. Hal ini dikarenakan, Ahok sering membuka dan menutup kaca mobil dinasnya untuk membalas lambaian masyarakat yang mengenal dirinya. Akhirnya, untuk mengatasi kondisi tersebut kaca mobil dinasnya dibiarkan terbuka, dan dipasang korden agar lebih mudah membuka dan menutup saat menyapa lambaian masyarakat. Sesampainya di Balai Kota, sang reporter pun mengamati Ahok, apa yang dilakukannya untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Bincang-bincang tersebut diakhiri dengan pertanyaan kuis untuk memilih di antara 2  kata atau kalimat. Ahok pun menjawabnya dengan cepat.Kondisi tersebut memberikan kesan bahwa Ahok tidak pernah takut atas statement yang telah dikeluarkannya. Karena pilihannya sangat riskan dan bisa mengundang respon, seperti salah satu pertanyaan kuis untuk memilih “Jokowi Presiden atau Ahok Gubernur”. Ahok menjawabnya “Jokowi Presiden”. Aiman Wicaksono sang reporter membalasnya sedikit tertawa diimbangi senyuman.
Menempa Karir Politik dari Belitung Timur
           Basuki Tjahaja Purnama yang biasa dipanggil Ahok lahir  di Manggar, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Ahok adalah putra pertama dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw). Ahok memiliki tiga orang adik, yaitu dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK. (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur periode 2010-2015), Fifi Lety, S.H., L.L.M. (praktisi hukum), Harry Basuki, M.B.A. (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarga  Ahokadalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia). Ahok beragama Kristen sebagai kepercayaan yang dianutnya. Karena Ahok lahir dari keluarga keturunan, maka beliau  mempunyai nama Tionghoa: Zhōng Wànxié. Ahok beristrikan Veronica Tan, S.T. dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama  Nicholas (1998) Nathania (2001) Daud Albeenner (2006). Pendidikan SD dan SMP Ahok dihabiskan di tanah kelahirannya. Untuk  melanjutkan SMA Ahok berpindah ke Ibukota DKI Jakarta, yaitu di   SMA III PSKD Jakarta, lulus tahun 1984. Selanjutnya menyelesaikan sarjana strata-1 di Universitas Trisakti, Jakarta. Di Uniersitas Trisakti Ahok mengambil Jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral.
            Setelah Ahok lulus dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1989, beliau kembali ke Belitung. Pulang kampungnya tersebut untuk mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT. Timah. Pada tahun 1992 Ahok juga mendirikan PT. Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Di sela-sela kesibukannya, Ahok kemudian melanjutkan Magister Managemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya. Setelah mendapatkan gelar Magister Manajemen, Ahok kemudian bernaung di bawah bendera PT. Simaxindo Primadaya, Jakarta. Beliau menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek dari tahun 1994-1995.Tetapi pada tahun 1995, Ahok memutuskan berhenti bekerja di PT. Simaxindo Primadaya.
            Ahok kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur.Pabrik tersebut dirancang untuk pengolahan pasir kuarsa yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik tersebut merupakan adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK). Akhirnya pada akhir tahun 2004, keberhasilan Ahok mampu meyakinkan seorang investor Korea untuk membangun Tin Smelter (pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK. Investor Korea tersebut sangat tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.
            Kesuksesan dalam bisnis, membuat Ahok tidak puas diri.Saat wacana bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, Ahok akhirnya terjun ke dunia politik. Beliau bergabung di Partai PIB yang didirikan oleh Dr. Sjahrir  pada tahun 2003. Di Partai PIB, Ahok aktif dari tahun 2004-2008. Keterlibatannya dalam partai politik menghantarkan Ahok menjadi anggota DPRD  Belitung Timur Komisi bidang anggaran dari Fraksi PPIB, meskipun jabatan tersebut berlangsung dari 2004–2005.  Hal tersebut dikarenakan Ahok mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Belitung Timur ke-3  dan tercapai. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Ahok berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut mencalonkan diri sebagai Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Keberhasilan dalam Pilkada dengan mengantongi suara 37,13 persen membuatnya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama.
             Selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Ahok telah mengeluarkan gagasan yang fenomenal seperti program pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat SMA bagi rakyat Belitung Timur. Gagasan tersebut juga menghantarkan Ahok untuk mendapatkan  penghargaan Tokoh Anti Korupsi dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan (KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat Transparansi Indonesia) pada tahun 2007. Penghargaan yang lain juga Ahok peroleh, seperti: Salah satu dari 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia dari Majalah Tempo pada tahun 2006 dan Gold Pin oleh Fordeka (Forum Demokrasi) pada tanggal 29 Oktober 2006. Penghargaan tersebut sebagai ganjaran atas gagasan Ahok menentang korupsi.Perlu diketahui, bahwa pada tahun 2007 Ahok menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT). Jabatan Ahok sebagai Bupati Belitung Timur tidak berlangsung lama, yaitu:  dari tanggal 3 Agustus 2005-22 Desember 2006. Ahok resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Belitung Timur dan menyerahkan jabatan tersebut kepada wakilnya, Khairul Effendi. Pada tahun 2007 Ahok mencalonkan diri  menjadiGubernur Bangka Belitung. Saat itu, Ahok mendapatkan dukungan penuh dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sayangnya Ahok kalah dengan saingannya, yaitu: Eko Maulana Ali.
             Belajar dari kekalahan mencalonkan sebagai Gubernur Bangka Belitung dan melancarkan karir politiknya, Ahok menyeberang ke partai lain, yaitu: Partai Golkar pada tahun 2008. Lompatan tersebut menghantarkannya menjadi wakil rakyat di DPR Komisi II periode 2009-2014. Pada tahun 2008, Ahok sempat membuat buku biografi yang berjudul "Merubah Indonesia". Di DPR, kenyataanya Ahok hanya menjabat dari tanggal 1 Oktober 2009-26 April 2012. Lagi-lagi Ahok tidak puas dengan keputusannya. Pada tahun 2012, saat DKI Jakarta mencari Gubernur Baru melalui pemilihan langsung Prabowo yang Ketua Umum Partai Gerindra menginginkan untuk mencari sosok pemimpin Jakarta yang dikenal bersih dan tegasdemi perubahan. Sosok Ahok menjadi incaran Prabowo untuk disandingkan bersama Jokowi. Kondisi inilah yang membuat Ahok melakukan “manuver” politik berpindah partai dari Partai Golkar yang dijalaninya dari tahun 2008-2012 ke Partai Gerindra.
Dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang dilaksanakan secara langsung selama dua putaran, pasangan Jokowi-Ahok memenangkan Pilgub dengan perolehan 53,82% suara. Pasangan Jokowi-Ahok merupakan pasangan Gubernur yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pasangan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Rakyat DKI Jakarta pun bersuka-cita mempunyai pasangan pemimpin ini dengan adanya perubahan kea rah yang lebih baik.
Menentang Rasisme dan Suap
             Munculnya fenomena Ahok merupakan pemandangan yang baru di kepemimpinan DKI Jakarta. Sebagai warga keturunan yang memimpin secara mayoritas pribumi dan beragama Islam merupakan tantangan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berkali-kali Ahok membuat statement, bahwa kontribusi anak bangsa bukan dilihat dari warna kulit, suku, dan agamaapa pun. Tetapi yang terpenting adalah kontribusi nyata terhadap negeri. Perlakuan yang mengandung SARA kerap dilontarkan dan memojokkan Ahok. Namun Ahok tetap bersikukuh melawan propaganda tersebut yang berbau rasisme. Ungkapan Ahok berterus-terang dalam sebuah wawancara dengan wartawan BBC adalah:
            "Saya sudah kenyang (diperlakukan diskriminatif). Saya dulu Ketua DPC Partai Perhimpunan Indonesia Baru, PPIB, dibilang Partai ikut Baba, Partai babi, ditolak (sebagai ketua partai) karena nggak mau dipimpin kafir..."
Bahkan Ahok sering menyindir tentang pernyataan yang ditujukan kepada dirinya yang berbau SARA, seperti:
            "Biasa saja.Kau mau panggil saya Cina, saya biasa-biasa saja.Cuma kalau kau kurang ajar, saya gampar... ha-ha-ha. Biar kamu sekali-sekali pernah dipukul orang Cina"
Namun, Ahok menegaskan bahwa beliauakan melawan "sampai mati" terhadap semua pihak yang melakukan rasis (pembedaan dan pelecehan berdasarkan warna kulit) terhadap dirinya. Ahok selalu teringat kalimat yang pernah diucapkan mendiang bapaknya, yaitu:
            “Kita orang Indonesia, negara dan tanah air kita adalah Indonesia. Memang tanah leluhur kita Cina, ya. Tapi kita orang Indonesia,".
Hal itulah yang membuat Ahok untuk melakukan tindakan terbaik untuk Indonesia. Ahok tidak menginginkan adanya perbedaan perlakuan terhadap warga negara dari warna kulitnya. Kenyataan tersebut yang membuat Ahok untuk andil dalam membangun bangsa, di mana para birokrasi berlaku korup. Ahok pun pernah mengalami perlakuan tidak enak terhadap dirinya. Perlakuan aparat birokrasi yang semena-mena tersebut menyebabkan  pabriknya ditutup. Rasa “frustasi” yang besar membuat Ahok ingin "hijrah ke luar negeri". Tetapi mendiang bapaknya sangat bijaksana, yang mengatakan bahwa perilaku pejabat korup hanya dapat dilawan jika anaknya bisa menjadi pejabat. Mendiang bapaknya menginginkan Ahok menjadi pejabat. Ahok ingin menunjukan kepada pejabat lain, bahwa dirinya mampu berlaku bersih dalam mengemban jabatan. Hal ini terbukti, setelah menjabat menjadi Wakil Gubernur mengeluarkan kebijakan dalam menggelar seleksi dan promosi terbuka Lurah dan Camat se-Jakarta, yang telah dilantik pada Juni 2013 lalu. Tindakan tersebut semata-mata untuk memperbaiki kinerja pejabat setingkat lurah dan camat dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
            Ahok dikenal sebagai pemimpin daerah yang anti menerima suap, sehingga dia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi tahun 2007 oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan. Percobaan penyuapan sering menghampiri dirinya di saat menjadi Bupati Belitung Timur. Ahok pernah menolak pemberian 'hadiah kulkas' dari seseorang yang dikenalnya. Pemberian tersebut dianggap bentuk nyata memilah kepentingan sebagai pengusaha dan pemimpin daerah. Kulkas besar tersebut sebagai pemberian dari bisnis tambang timah. Namun yang terjadi, Ahok justru menolak dan mengirim balik kulkas besar tersebut. Teman bisnis tersebut mengatakan, “Eh, Hok, kita 'kan teman.kenapa gua nggak boleh kasih elo kulkas". Ahok pun menjawabnya dengan enteng tanpa sungkan,
            "waktu saya menikah, saya lagi butuh duit, kamu cuma kasih saya cuma uang seratus ribu. Kenapa sekarang kasih kulkas. Justru saya waktu menikah elo kasih aku kulkas dong.Kenapa tidak anda lakukan?Berarti ini karena saya bupati, anda kasih (kulkas). Jelas!".
Jawaban yang sangat menohok bagi orang lain yang mencoba suap. Bahkan di saat Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, seringkali menolak atas  bujukan untuk menerima “hadiah” yang berwujud macam-macam, seperti  naik pesawat pribadi pulang-pergi Belitung, meminjamkan untuk naik kapal pesiar, menyediakan villa jika menginap di sebuah pulau, meminjamkan mobil paling mewah. Tapi Ahok mempunyai strategi jitu untuk menolak “suap” tersebut. Apa yang Ahok katakan seperti pada saat menolak pemberian suap ketika menjadi Bupati Belitung Timur.
           "Waktu saya jadi teman elo, gua buka pintu mobil elo, elo bilang: “eh, ati-ati jangan salah buka, ini otomatis loh. Artinya apa? Ini karena saya wagub.Coba kalau saya nggak wagub, elo marah-marahin naik mobil elo.Nutup pintu saja elo marahin”.
Sebuah kejujuran perilaku birokrasi yang patut ditiru. Kita pun berharap kepala daerah lain mampu mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Ahok, yaitu sikap tegas menolak segala bentuk suap, hadiah atau gratifikasi. Karena kalau tindakan tersebut dilakukan, yang terjadi  adalah efek balas jasa terhadap kroni atau kolega (KKN). Akhirnya yang dirugikan adalah rakyat.
Menata Birokrasi di Kebon Sirih
            Track record Ahok setelah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 sungguh menarik perhatan publik. Ahok mulai menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 15 Oktober 2012. Komentar-komentar pedas yang dilontarkan benar-benar membuat orang lain kebakaran jenggot. Tindakan tersebut semata-mata untuk menata birokrasi DKI Jakarta yang carut-marut. Ahok bersama Jokowi membereskan berbagai proyek yang mandek dan dapat mengganggu kelancaran pemerintahan. Keberanian Ahok bersama Gubernur Jokowi mengeksekusi kebijakan yang dinilai akan berhadapan pejabat lainnya tanpa sungkan untuk dilakukan. Hal yang luar biasa adalah mengeksekusi keberadaan Pasar Tanah Abang. Keberadaan PKL yang berada di sekitar  pasar membuat pemandangan menjadi semrawut, kumuh, dan tidak tertata. Yang lebih mengerikan adalah keberadaan preman (penguasa) pasar yang melakukan “palak” terhadap para pedagang ada sejak masa Orde Baru.  Apalagi kondisi PKL tersebut mempunyai andail besar penyebab kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang.
             Pemindahan PKL ke blok G Pasar Tanah Abang menuai kontroversi dari para pedagang dengan dalih kurang pembeli. Dialog interaktif antara pedagang dan Pemerintah DKI Jakarta berlangsung alot. Banyak pertanyaan yang muncul dari para pedagang, seperti:
 "... Bapak, jangan bikin statement yang melukai perasaan kita...",
"Gaya kepemimpinan bapak sangat menyakiti anak-anak Jakarta...!",
"Pak Ahok, dengan jiwa besar, (harus) minta maaf..!", dan
"... Kata-kata komunis, tolol, preman, mafia (yang keluar dari mulut Basuki), ini yang mengusik kami..!".
Tetapi Ahok tidak gentar. Beliau tetap mengeluarkan argumennya, bahwa Pemda DKI Jakarta punya bukti lapak-lapak (PKL di Pasar Tanah Abang) disewakan. Ahok menerangkan kembali, jika menyewakan sesuatu dan tidak masuk ke kas daerah, itu menyalahi peraturan hukum dan menyebutnya “premanisme". Hal itu disebabkan juga karena statement Ahok yang mengatakan, bahwa keberadaan PKL adalah “dibekingi” atau dikuasai oleh salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Pernyataan tersebut membuka tabir Lulung Lunggana yang disinyalir mendapat “setoran” keberadaan pedagang tersebut.Lulung Lunggana pun yang tahun politik 2014 mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai PPP kebakaran jenggot. Lulung Lunggana menantang Ahok untuk mencabut ucapannya. Bahkan, ingin mendemo Ahok dengan menerjunkan para jagoan Tanah Abang. Bukan namanya Ahok, jika gentar menghadapi ancaman tersebut. Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu. Kenyataannya keberadaan PKL mampu ditata dan dipindahkan ke blok G Pasar Tanah Abang dengan bebas biaya sewa selama 3 bulan pertama. Tempatnya pun nyaman buat usaha. Keberadaan Pasar Tanah Abang pun kelihatan lebih  tertata dan kemacetan bisa dihindari.
Ceplas-ceplos dan Tegas bukanlah Otoriter
             Gaya ceplas-ceplos Ahok kerap berhadapan dengan pejabat yang berada di atas posisinya selama ini. Sindiran hebat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk belajar lagi tentang konstitusi menuai respon yang sangat hebat. Ahok dianggap terlalu berani menyindir sang menteri yang notabene adalah atasannya, bahkan yang melantiknya. Sindiran keras pun tidak lupa dialamatkan terhadap orang nomor satu Republik ini. Keberadaan iring-iringan mobil kepresidenan yang berangkat dari Puri Cikeas, Bogor selalu mengganggu dan menyebabkan kemacetan di setiap perempatan jalan yang dilaluinya. Ahok menyindir bahwa iring-iringan mobil Presiden telah membantu kemacetan dan melanggar hak pemakai jalan. Ahok menyatakan bahwa, Presiden SBY tidak mengetahui bahwa polisi dan Paspampres tanpa sepengetahuannya telah menghentian arus lalu lintas saat iring-iringan mobil kepresidenan melewati jalan raya, agar bisa berjalan mulus tanpa hambatan.
             Namun Presiden membantah bahwa dirinya tidak pernah menyuruh polisi atau Paspampres untuk menghentikan arus lalu lintas. Sekali lagi, Ahok sangat berani melontarkan sindirian. Ahok merasa bahwa hak dan kewajiban warga  sama dalam berlalu-lintas. Tidak heran jika Ahok kerap disebut pihak lain pejabat yang otoriter dan temperamental. Namun, Ahok menyangkalnya dalam sebuah wawancara dengan wartawan BBC   bahwa gaya kepemimpinannya sebagai bukti "ketegasan" dan bukan "otoriter". Ahok berujar,
            "Kalau kita melakukan segala sesuatu, (hanya) maunya kita, Anda salah, Anda diktator, dan Anda otoriter.Tetapi, (kalau) Anda keras-tegas menegakkan peraturan hukum, Anda bukan otoriter.Anda justru namanya amanah."
Oleh sebab itu, Ahok selalu menegaskan bahwa sikap tegas yang ada pada dirinya adalah untuk melaksanakan konstitusi yang merupakan amanat saat dia melakukan "sumpah jabatan" sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
           Ahok juga berani melabrak perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau taat hukum, padahal berada di wilayah hukum Pemda DKI Jakarta. Keberanian Ahok terhadap perusahaan besar, seperti:
1.      Tidak memuluskan pemberian izin pembangunan pada lahan milik Bakrie Land Development (Grup Bakrie) karena selalu mangkir dalam memenuhi kewajiban untuk membangunkan fasilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan  Bakrie Land Development dinilai selalu menjual lahan miliknya kepada pengembang lain untuk menghindari pemenuhan kewajiban terhadap Pemprov DKI Jakarta,
2.      PT. JIExpo, karena masalah pembagian fee antara PT. JIExpo selaku penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan Pemprov DKI Jakarta. Di mana, Komisaris Utama PT. JIExpo adalah Murdaya Poo, seorang pengusaha besar yang duduk dalam jajaran penting Partai Demokrat. Ahok selaku wakil Pemprov DKI Jakarta menilai konsep pesta tahunan warga Jakarta itu mulai bergeser karena industri-industri besar mendominasi stan yang ada.Ahok berencana, memindahkan PRJ dari Kemayoran, Jakarta Pusat dan menyebut PT. JIExpo “kurang ajar”, dikarenakan setiap kali Pemprov DKI mau membuat stan dikenakan biaya senilai Rp 4 miliar,
3.      PT Priamanaya Djan Internasional karena status pelanggaran perjanjian antara PD Pasar Jaya terkait blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan PT Priamanaya Djan International (PDI) yang dimiliki Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) hingga memasuki Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, dan
4.      Perusahaan properti nasional yang belum kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta, yaitu: melakukan kewajibannya menjalankan kewajiban 20 persen untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).
            Sindiran dan statement Ahok selalu menuai kontroversi. Wacana untuk menghilangkan kata “Agama” di KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbuah reaksi keras dari FPI (Front Pembela Islam).Spanduk yang menghujat Ahok bertebaran di seluruh Jakarta. Sebuah pesan BlackBerry Massanger (BBM) dari Wakil Gubernur DKI dari Ahok beredar luas. Pesan itu menyebutkan bahwa pada Senin 28 Oktober 2013, dirinya akan didemo dan diturunkan dari jabatan oleh ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI). Namun ancaman FPI dijawab enteng oleh Ahok melalui pesan BBM (Blackberry Messenger) yang mengatakan akan bertahan dan melawan aksi tersebut. Pesan BBM tersebut berbunyi:
            "Senin Besok Ribuan Massa FPI Akan Demo Saya dan Menurunkan Saya Sebagai Wagub, Saya Akan Bertahan Sampai Mati dan Melawan Ke Penindasan.
            Ide Semua Ini Adalah Strategi Politik dari Pernyataan Mendagri Garmawan Fauzi Yang Sengaja Hendak Menurunkan Saya Sebagai Wagub. Kita Bersama-sama Lihat Kondisi Hari Senin Besok ..Salam Hangat :) Mhn bantuan utk Broadcast bagi Yg prihatin dg kebenaran”.
Dari isi pesan BBM tersebut berisi tentang sindiran Ahok menyebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berada di balik kekisruhan tersebut. Ahok juga mengatakan jika benar-benar akan didemo besar-besaran dan diturunkan dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur, Ahok berencana mencalonkan diri sebagai Calon Presiden.
             Keberanian Ahok bersama Gubernur Jokowi dalam melakukan eksekusi kebijakan Pemda DKI Jakarta memang patut diacungi jempol. Meskipun banyak pihak atau rakyat yang merasa dirugikan. Namun menurut perspektif peraturan dan hukum, Ahok menyangkalnya bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sudah sesuai konstitusi. Hal ini terlihat pada saat eksekusi penataan Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio yang banyak menuai cercaan dari warga yang digusur. Bahkan di Waduk Ria-Rio, warga yang digusur mengklaim bahwa   tanah yang ditempatinya adalah milik keluarga Mantan Wakil Presiden Alm. Adam Malik. Tetapi Ahok melalui jajaran satpol PP tetap mengeksekusi tempat tersebut. Ahok menantang warga, jika tanah tersebut benar-benar milik keluarga Mantan Wakil Presiden Alm. Adam Malik, dengan mengatakan:
"Sudahlah enggak usah berdebat, ke pengadilan sajalah. Capek. Kalau bener gue bayar!"
            Kendala yang dihadapi Pemda DKI Jakarta adalah penanganan dua masalah besar di wilayah Ibukota DKI Jakarta, yakni masalah banjir dan macet yang ditangani belum maksimal.
            "Kita lihat saja sekarang ini macet masih terjadi dimana-mana.Begitu juga dengan banjir, karena langkah penanganannya, yaitu berupa normalisasi sungai dan waduk masih belum selesai," ujar Ahok.
Namun, Ahok tetap menginginkan Ibukota DKI Jakarta sebagai kota pintar atau smart city. Menurut Ahok, kendala utama menuju predikat tersebut adalah ketertiban masyarakatnya. Ahok menyadari bahwa tantangannya adalah ketidaksiplinan masyarakat DKI Jakarta dari segala konsep serta perencanaan dalam forum terkait pengaturan perumahan, transportasi, dan distrik bisnis. Ahok pun menginginkan untuk memaksimalkan fungsi Taman Kota yang ada di Ibukota  DKI Jakarta. Taman kota tersebut adalah Taman Langsat, Taman Suropati, Taman Ayodya di Jakarta Selatan, Taman Situ Lembang, serta Taman Menteng di Jakarta Pusat. Jokowi-Ahok menargetkan 14 taman kota tersebut akan dilengkapi fasilitas WiFi.  Tahun 2012, konsep tersebut telah diutarakan Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan  mendapat sambutan dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Perusahan ini sudah melengkapi lima taman kota yang ada di Ibukota DKI Jakarta dengan fasilitas Wireless Fidelity (WiFi)atau akses internet gratisan. Semuanya demi kenyamanan warga Ibukota DKI Jakarta dalam berinteraksi sosial dan mendapatkan pengetahuan.
“Legalisasi” Prostitusi dan Instruksi Gubernur No. 150 Tahun 2013
             Gagasan yang paling kontroversial dari seorang Ahok adalah pernah mewacanakan untuk melegalkan prostitusi (baca: lokalisasi). Namun belum sempat terealisasi, wacana ini mendapatkan kritikan dan cercaan dari berbagai pihak.Ahok justru balik menanggapi, bahwa pernyataan tersebut hanya untuk menyindir pihak-pihak yang sok suci dan tidak setuju dengan adanya prostitusi. Padahal mereka mengetahui adanya praktik lokalisasi terselubung. Bahkan statement yang dilontarkan Ahok adalah
            "Makanya saya bilang tidak ada izin lokalisasi, cuman saya bilang, tidak usah munafik, menurut kamu sekarang ada tidak pelacuran di hotel-hotel?.Dibongkaran Tanah Abang aja ada pelacuran kelas murah, semua orang tahu, tapi tidak ada yang mau ngaku.Makanya saya nyindir gitu loh.Daripada munafik, kenapa tidak diresmiin".
Alasan Ahok mewacanakan untuk melegalkan prostitusi adalah sebagai muslihat belaka. Karena memang negara ini tidak mengakomodasi akan terbentuknya sebuah daerah khusus yang menampung para pekerja seks komersial. Ahok menegaskan, bahwa memang secara UU dan agama melarang pelacuran, tetapi mengapa tindakan korupsi diperbolehkan. Menurut Ahok, jika  prostitusi dilokalisasi  akan lebih mudah melakukan sosialisasi mengenai bahaya HIV AIDS.
            Keluarnya Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 150 tahun 2013 Tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat efektif untuk menekan kemacetan. Instruksi Gubernur tersebut berisi tentang kebijakan tentang larangan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memakai kendaraan pribadi baik roda dua atau roda empat yang berlaku setiap hari Jumat pada pekan pertama setiap bulannya dan berlaku mulai Januari 2014. Sebagian besar PNS mengikuti Instruksi Gubernur (Ingub) Jokowi tersebut. Tetapi Ahok justru tetap menggunakan mobil dinasnya ke kantor dan tiba di Balai Kota pukul 07.30 dengan mobil dinas Land Cruiser. Ahok berdalih masalah efisiensi waktu. Perlu diketahui, Ahok tinggal di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit memakai mobil dinasnya. Ahok pun memberikan alasan, jika naik angkutan umumwaktu tempuhnya bisa molor dua kali lipat. Padahal jam kerja pada hari Jumat sangat pendek. Sikap Ahok banyak menuai cibiran dari berbagai pihak yang mengklaim sebagai pemimpin yang tidak memberikan contoh atau keteladanan bagi bawahannya. Sekali lagi Ahok menanggapi kritik tersebut dengan santai dan memberikan komentar balik,
            "Ya harus kasih contoh kan, saya kira kasih contoh untuk tidak korupsi, Anda masuk kerja paling pagi, pulang paling telat. Orang Jakarta pengen saya kerja mutusin lebih cepat daripada ngabisin waktu sejam dua jam di bus. Enggak ada gunanya ngeliat saya dua jam naik bus macet-macet. Pak Gubernur juga enggak setuju saya naik bis".
Oleh sebab itu, Ahok bersikukuh tidak akan menggunakan kendaraan umum untuk berangkat kerja dengan alasan adalah waktu tempuh kendaraan umum lama, sementara butuh waktu cepat ke kantor. Atas tindakan yang selalu menuai kontroversi, Ahok mendapatkan penghargaan dari Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 sebagai “Tokoh Kontroversial” yang diadakan oleh stasiun televisi swasta, RCTI. Bahkan,  dalam menyambut ulang tahun stasiun televisi swasta Indosiar yang ke-19, Ahok dan Gubernur Jokowi akan didaulat menjadi pembawa acara berita Fokus pada tanggal 11 Januari 2014 nanti.
Kesimpulan
             Melihat analisa di atas, menerangkan bahwa karir Basuki Tahaja Purnama yang biasa disebut Ahok berawal dari seorang pengusaha. Perilaku semena-mena dari pejabat yang korup menyebabkan pabrik yang merupakan ladang penghidupannya ditutup. Tindakan rasisme kerap menimpa dirinya, dikarenakan Ahok sebagai warga keturunan. Hal itulah yang membuatnya berubah haluan untuk terjun ke dunia politik. Dengan harapan Ahok mampu melawan tindakan kesewenang-wenangan pejabat yang ada dalam lingkaran birokrasi. Rasa “frustasi” Ahok terhadap pejabat dibalas dengan tindakan yang bersih dari korupsi saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur  tahun 2005-2006. Ahok menunjukan sebagai pejabat atau kepala daerah yang bersih dari korupsi dan anti suap. Hal itulah yang menyebabkan Ahok mendapatkan berbagai penghargaan penting tentang perlawanannya terhadap korupsi.
           Untuk melancarkan karir politiknya, Ahok beberapa kali pindah partai politik dari PPIB ke Partai Golkar kemudian ke Partai  Gerindra. Perpindahan partai politik menghantarkan Ahok menjadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Ketegasan dan gaya ceplas-ceplosnya dalam mengeluarkan statement dan meyikapi berbagai masalah yang ada di Ibukota DKI Jakarta kerap menyindir berbagai kalangan. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menjadi sasaran tembak atas pernyataannya. Berbagai ancaman dan demo pun pernah dialamatkan padanya. Tetapi Ahok tidak surut sedikit pun dan  berdalih hanya menjalankan kontitusi demi amanat rakyat.  Gaya ceplas-ceplos tetap ada di diri Ahok yang menjadi ciri khasnya hingga sekarang. Keberanian Ahok dalam melawan ketidakadilan dan menata birokrasi DKI Jakarta yang penuh intrik dan perilaku korupsi semata-mata untuk membenahi Ibukota DKI Jakarta yang lebih baik atau cerdas atau smart city. Kalau sikap tegas dan ceplas-ceplosnya demi kebaikan bersama membangun Ibukota DKI Jakarta yang lebih baik, mengapa kita mempermasalahkannya. Memang untuk berbuat kebaikan penuh tantangan. Selama tidak melanggar konstitusi, tetaplah berkarya Ahok!

Referensi:
http://forum.tribunnews.com/showthread.php?7282542-Alasan-Ahok-Ogah-Ikuti-Instruksi-Jokowi&p=9353078#post9353078
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-tak-usah-munafik-menurutmu-ada-tidak-pelacuran-di-hotel.html
http://www.merdeka.com/jakarta/ini-alasan-ahok-tetap-gunakan-mobil-pribadi.html
http://www.merdeka.com/artis/indosiar-hadirkan-jokowi-ahok-menjadi-presenter-berita.html
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-kalau-waduk-ria-rio-benar-punya-adam-malik-gue-bayar.html
Pengamatan pribadi