THE INTERIM GOVERNMENT FOR A BETTER INDONESIA
Tumbangnya kekuasaan Orde Baru tahun
1998 dan berganti dengan Orde Reformasi diharapkan mampu memberi perubahan tingkat
perekonomian rakyat ke arah yang lebih baik. Hampir 15 tahun Orde reformasi dan
4 kali berganti Presiden sebagai pemimpin bangsa, kesejahteraan rakyat pun
belum beranjak naik.
Banyak pendapat beragam dari berbagai kalangan,
bahwa sebenarnya banyak program dari Pemerintah selama orde reformasi tersebut yang
bersentuhan dengan keinginan rakyat, tetapi keadaan ekonomi rakyat sampai
sekarang belum menemukan tingkat kepuasaan. Pertanyaan yang muncul adalah
mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa penyebabnya? Memang sederhana pertanyaannya, tetapi
jawabannya membutuhkan kajian yang mendalam dari Pemerintah.
Masalah demi masalah menghantam
bangsa Indonesia. Dari hasil survey salah satu televisi swasta nasional, ditemukan
10 masalah terbesar bangsa Indonesia, yaitu: 1. Persoalan kestabilan ekonomi;
2. Korupsi; 3. Kemiskinan; 4. Pengelolaan BBM/fuel; 5. Sistem Pendidikan; 6.
Pengangguran; 7. Tingginya Harga Pangan; 8. Bencana Alam; 9. Kelaparan dan
Krisis Pangan; dan 10. Krisis Kepemimpinan.
Masalah-masalah tersebut yang
membuat kemajuan bangsa Indonesia bergerak di tempat/spot, bahkan mundur ke
belakang. Tidak ada solusi yang efektif untuk mengatasi masalah bangsa membuat
bangsa Indonesia semakin dilecehkan oleh bangsa lain, seperti kasus klaim
budaya oleh negeri Jiran (Malaysia) yang terjadi berkali-kali. Sangat
disayangkan, respon Pemerintah Indonesia yang terkesan/impression lamban/slow
moving dan tidak tegas.
Pada kenyataannya, pemerintah
belum mampu mengatasi masalah yang multidimensi saat ini. Penyebab yang paling
mendasar adalah bertitik tolak pada Pemerintah itu sendiri. Masalah sekarang
yang dihadapi bangsa sudah sangat parah. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan
yang kontroversial atau extraordinary.
Anggap saja, Pemerintah kita yang sedang berkuasa saat ini seperti seorang yang
karyawan yang dipercaya untuk memimpin sebuah perusahaan atau memegang/hold on
jabatan puncak yang dipegangnya. Secara logika, jika pemerintahan yang berkuasa dalam waktu 1-2 tahun tidak
memberikan perubahan ke arah yang signifikan, sebaiknya MPR memberikan semacam
surat peringatan/teguran, dengan maksud memberi masukan agar pemegang kekuasaan
tertinggi bisa bekerja lebih baik dalam waktu satu tahun ke depan.
Jika tidak ada perubahan lagi, maka solusi yang
terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu adanya sidang istimewa MPR dengan mengagendakan
pembentukan pemerintah interim atau
pemerintah khusus, di mana pemerintah tersebut diberi kekuasaan penuh oleh MPR
untuk mengatasi masalah bangsa Indonesia dalam jangka waktu yang pendek, yaitu
selama 2-3 tahun.
Pemerintah interim diberi kekuasaan
penuh untuk merombak habis masalah bangsa yang multidimensi. Jenis tugas pertama, yang paling urgent/mendesak yang
pertama kali untuk diselesaikan secepatnya
adalah masalah politik. Seperti
masalah konflik yang terjadi di beberapa daerah jika dibiarkan berlarut-larut
akan menjadi bom waktu dan bisa menimbulkan to the surface/appear sentimen
kedaerahan yang berujung pada perpecahan bangsa.
Jangan kaget, jika masalah ini
tidak terselesaikan dengan baik, bisa menjalar ke masalah disintegrasi bangsa. Tentunya
kita tidak ingin kecolongan seperti masalah terlepasnya Timor Timur dari bangsa
Indonesia, meskipun jajak pendapat yang dicetuskan of PBB secara mayoritas
masyarakat Timor Timur ingin melepaskan diri dari NKRI.
Masalah hak keistimewaan
DI Yogyakarta, berkibarnya of flag bendera
Aceh, pengibaran bendera bintang kejora/morning star di Papua perlu
ditangani dengan bijak dan secepatnya. Untungnya masalah hak keistimewaan DI
Yogyakarta telah diselesaikan dengan baik dan cepat karena desakan dari masyarakat
DI Yogyakarta itu sendiri.
Tetapi
masalah yang lain muncul kembali. Kejadian pengibaran bendera di daerah yang
berbau ingin merdeka harus ditekan dengan pendekatan politik atau yang mengedepankan
kepentingan bangsa tanpa menimbulkan korban/victims jiwa.
Militer merupakan garda terdepan bagi
keamanan bangsa Indonesia. Pemerintah interim wajib menempatkan militer (TNI
dan POLRI) pada tempat yang sesungguhnya (mulia) dan harus lepas total dari
kegiatan politik atau pusaran/rotation kekuasaan dan bisnis. Militer yang ikut
terjun dalam ranah politik akan menyebabkan disfungsi dalam keamanan bangsa dan
ikut berperan dalam pengendalian kekuasaan.
Akibatnya, permainan politik yang
dibumbui dengan militer atau kekerasan kerap terjadi. Seperti halnya pada masa
orde baru, kekentalan militer mampu membungkam masyarakat dalam mengeluarkan
pendapat dan kebebasan berekspresi. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse the power) sering dilakukan oleh
kekuasaan yang menganut paham militerisasi.
Masalah kekuasaan pemerintahan yang
didominasi militer merupakan peninggalan/enheritance kekuasaan orde baru. Oleh
karena itu, hal yang mendesak adalah pemerintah interim harus mampu mengikis
habis kekuatan peninggalan kekuasaan orde baru.
Orde baru masih menyisakan
behind kekuatan yang bisa mengganggu dan menyebabkan krisis multidimensi saat
ini. Oleh sebab itu, masalah-masalah di atas dilakukan secara simultan, mutlak
dan tidak bisa ditawar-tawar lagi jika menginginkan Indonesia lebih baik di
masa depan.
Pemerintah interim harus tegas memberantas antek-antek orde baru,
karena secara tidak langsung gaya kepemimpinan, jiwa dan sikap dalam
pemerintahan masih ada di pemerintahan sekarang ini. Pemerintahan yang terbaru
harus betul-betul diisi oleh sosok pemimpin yang baru dan independen dari
pengaruh orde baru dan dipercaya rakyat sebagai pribadi yang jujur, tegas,
berani bertindak, akuntabel, amanah, dan mengutamakan kesolidan dan tanggung
jawab dalam memimpin. Solusi-solusi di atas harus dilakukan secara cepat dan
terarah.
Masalah selanjutnya yang harus
dibenahi oleh Pemerintah interim adalah masalah teknis dan ekonomis. Pertama, Pemerintah interim harus mampu
mengatasi masalah sistem hukum yang terjadi selama ini yang tidak berpihak
kepada kebenaran yang hakiki.
Penegakkan hukum harus diutamakan. Pembersihan
harus secara total dari sistem yang berjalan dan aparat penegakan hukum yang
bekerja tanpa pandang bulu dari tingkat MA (Mahkamah Agung), Jaksa Agung,
sampai aparat penegakan di tingkat paling dasar (Pemerintah Daerah) harus
dikikis habis sampai ke akar-akarnya.
Masyarakat di Indonesia harus merasa
nyaman dan percaya penegakan hukum di Indoenesia akan berjalan pada kebenaran.
Tidak ada perasaan khawatir akan dipermainkan dalam hukum. Hukum akan berjalan
tajam ke atas dan tajam ke bawah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.
Jika masalah sistem hukum telah
dilesaikan dengan baik, maka tindakan selanjutnya yang kedua, adalah merombak habis sistem ekonomi, keuangan nasional dan
sistem perbankan. Sistem ekonomi yang
kita anut hendaknya sistem ekonomi kerakyatan.
Tingkat kesejahteraan
rakyat merupakan tujuan utama. Keuangan
nasional harus diatur dengan baik dalam penerimaan dan pengeluaran APBN.
Peningkatan pajak harus ditarget secara berkala untuk meningkatkan penerimaan
APBN. Pengeluaran APBN harus memperhatikan azas keseimbangan antara kepentingan
pusat dan daerah. Porsi-porsi yang dituntut untuk meningkatkan taraf hidup
rakyat harus memiliki nilai lebih dari porsi-porsi yang lain.
Sistem perbankan harus diatur
kembali sesuai dengan mekanisme/mechanism agar tidak menimbulkan tingkat
inflasi tinggi dan iklim investasi di Indonesia meningkat. Pembentukan koperasi-koperasi
di seluruh Indonesia ditingkatkan dengan kebijakan yang baik. Hal ini
dimaksudkan agar koperasi tetap menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Perbankan sebaiknya membantu rakyat Indonesia untuk berwiraswasta dengan
pinjaman lunak dan waktu yang tidak memberatkan dalam mengembangkan usahanya. Masalah ketiga,
yang harus dibenahi Pemerintah interim adalah mengenai sistem dalam
korporasi/perusahaan harus dibenahi secara total. Seperti kinerja BUMN ditata
kembali.
BUMN harus benar-benar berfungsi membanntu pembangunan bangsa
Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tindakan merger atau
likuidasi bagi BUMN yang tidak bisa melakukan operasional perusahaan dengan
tingkat baik (mengalami kerugian). Konglomerasi harus diatur dengan peraturan yang
tepat agar tidak menimbulkan tindakan semena-mena para konglomerat dalam
menghancurkan perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh.
Iklim persaingan usaha
harus berjalan saling menguntungkan. Dengan maksud untuk menghindari kecemburuan
yang tinggi dari pengusaha kecil terhadap para konglomerat. Bila perlu para
konglomerat ditetapkan pajak yang tinggi dan berjalan secara rutin (tidak
menunggak).
Sistem tata niaga diatur dalam UU
(Undang-undang) agar memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Pengaturan ekspor yang tidak memberatkan dan bebas bea perlu ditingkatkan agar
rakyat mau mengembangkan usaha yang multiguna. Syarat-syarat pendirian
perusahaan pun harus mengikuti aturan, baik perusahaan domestik atau Penanaman
Modal Asing (PMA) harus diatur dalam UU (Undang-undang) yang tidak
menguntungkan sepihak.
Pengawasan pengusaha dan pekerja harus diatur dalam tata
aturan atau peraturan dan dilakukan oleh
lembaga yang independen dan terpercaya. Sehingga, hubungan industrial antara
pengusaha dan pekerja harus memberikan dampak/impact yang baik.
Sebagai contoh,
program outsourcing lebih baik
dihilangkan, pemberian UMR harus disesuaikan dengan kemampuan hidup pekerja dan
disesuaikan dengan taraf hidup terkini di masing-masing wilayah. Kita yakin
demo May Day tidak akan terjadi lagi.
Langkah keempat, yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem
pemerintahan. Pemerintah interim harus mengadakan reformasi birokrasi total
dari tingkat pusat sampai tingkat Pemerintah Daerah/province or resident,
bahkan sampai tingkat desa/kelurahan. Memang tugas ini sangat berat, tapi
dengan komitmen yang tinggi sangatlah mudah dilakukan.
Tujuan yang utama adalah
pembentukan Good Governance yang dicintai rakyat. Aparat birokrasi kita
saat ini sudah sangat parah. Dari tingkat pusat sampai daerah tidak menunjukan
kualitas pelayanan umum yang menjanjikan. Tindakan money politic kerapkali
terjadi dengan maksud untuk mendapatkan fasilitas secara instan tanpa hambatan.
Aparat birokrasi diterapkan bukan sistem kecakapan, keahlian, track record yang
baik dan the right man on the right place. Yang terjadi malah sistem teman,
kolega, dan famili (KKN atau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Overlapping/tumpang
tindih tugas masih sering terjadi. Akhirnya, bangsa Indonesia seperti menggaji terselubung
atau pengangguran.
Hal ini sangat memberatkan pengeluaran APBN. Mengikis habis
korupsi dari aparat tingkat pusat sampai tingkat Pemerintah Daerah, bahkan
sampai tingkat desa/kelurahan tindakan yang dilakukan tidak setengah-setengah,
dan asal tebang pilih. Tindakan ini merupakan tindakan terakhir dari Pemerintah
Interim dalam membenahi masalah-masalah yang membuat bangsa Indonesia selalu
gagal dalam melangkah maju.
Jika masalah-masalah yang dianalisa
di atas telah dilakukan tuntas dalam kurun waktu 2-3 tahun, langkah opersional
yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah
membuat program ekonomi kerakyatan. Pemerintah Interim mencanangkan.
program ekonomi kerakyatan di seluruh daerah di Indonesia, terutama yang iklim
investasi masih minim.
Tindakan ini dimaksudkan agar, pemerataan ekonomi bukan
hanya bertumpu/footholded pada kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan,
Surabaya, Bandung, Semarang atau Bali. Kota-kota kecil, seperti kota-kota yang
ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, Papua, dan kota-kota lain yang belum
tersentuh pembangunan perlu diadakan program padat karya atau proyek investasi.
Proyek ini lambat laun akan menarik minat investasi dari pengusaha lokal atau
asing. Sehingga mampu mempekerjakan masyarakat setempat. Daya beli masyarakat
menjadi menjadi naik, akibatnya tingkat kesejahteraan pun meningkat. Yang
terjadi adalah mencegah tingkat urbanisasi tinggi masyarakat setempat ke
kota-kota besar yang pembangunan sudah padat.
Kalau tindakan ini dilakukan
secara rutin terhadap kota-kota kecil lainnya akan menyebabkan tingkat
kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi dan merata di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak lagi memikirkan
masalah daya beli atau konsumsi terhadap barang.
Akhirnya pikirannya fokus pada
pengembangan tekhnologi, karena biaya sudah tidak menjadi masalah. Apalagi
sumber daya alam yang melimpah di seluruh bangsa Indonesia. Kita berusaha
semaksimal mungkin agar generasi bangsa
yang mengelolanya, karena kita sebenarnya bangsa yang kaya raya.
Dari pembahasan di atas kita dapat
menarik kesimpulan bahwa, untuk menjadi Indonesia lebih baik adalah tindakan
yang mudah asalkan ada kemauan yang kuat dari semua komponen bangsa, terutama
Pemerintah Indonesia. Sekarang ini rakyat Indonesia selalu ditunjukan dengan
tindakan/program ekonomi kerakyatan.
Tapi, kenyataannya tidak merubah sedikit
pun kesejahteraan rakyat hampir selama 15 tahun masa reformasi. Karena ada
kesalahan prosedur yang dilakukan Pemerintah. Tindakan paling ampuh yang harus
dilakukan adalah, MPR harus berani mengambil tindakan sidang istimewa dengan
mengagendakan pembentukan Pemerintah Interim atau Pemerintah khusus yang
bertugas/bertanggung jawab membenahi tugas mulia, yaitu: 1. Pembenahan masalah
politik; dan 2. Pembenahan masalah
teknis dan ekonomis.
Pembenahan masalah
politik meliputi: 1. Pembenahan masalah konflik daerah, seperti Aceh dan Papua;
2. Penempatan militer (TNI dan POLRI) pada tempat yang mulia atau sebenarnya
(garda terdepan keamanan bangsa), tidak main politik dan bisnis; 3. Berani dan tegas mengikis habis kekuatan orde
baru yang ada dalam pusaran kekuasaan saat ini dan menyebabkan gangguan dan
krisis multidimensi yang berkepanjangan.
Sedangkan masalah teknis dan ekonomis
yang harus dibenahi Pemerintah Interim adalah: 1. Pembenahan masalah hukum yang
berindak bukan pada kebenaran yang
hakiki semua golongan; 2. Perbaikan masalah sistem ekonomi, keuangan dan
perbankan yang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan menurunnya daya beli
masyarakat; 3. Perbaikan sistem perusahaan, di mana menyangkut/relevance
pembenahan BUMN, konglomerasi, tata
niaga dan lain-lain; dan 4.
Reformasi birokrasi masalah pemerintahan dari tingkat pusat sampai
tingkat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance yang dicintai
rakyat.
Akhirnya, Pemerintah tinggal mengadakan program ekonomi kerakyatan di
seluruh pelosok Indonesia. Daya beli meningkat dan kesejahteraan rakyat pun
akan tercapai dengan baik. Semua itu mampu mewujudkan Indonesia lebih baik di
masa depan. Sangat mudah, asal kita mau melakukannya.
Referensi:
[1]
http://freddysetiawan.wordpress.com/2008/07/03/10-masalah-terbesar-bangsa-indonesia/
Accessed May 19th, 2013.
[2] http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-sarbini.html
Accessed May 19th, 2013.
1 comment for "THE INTERIM GOVERNMENT FOR A BETTER INDONESIA"
Setelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan saya ditipu dari 400 juta, saya menjadi sangat putus asa untuk mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman online yang valid secara kredit dan tidak akan menambah rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk meminta saran kepada teman saya. tentang cara mendapatkan pinjaman online, kami membicarakannya dan kesimpulannya adalah tentang seorang wanita bernama Mrs. Maria yang adalah CEO Maria Loan. Perusahaan
Saya mengajukan pinjaman (900 juta) dengan suku bunga rendah 2%, sehingga pinjaman yang disetujui mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena fakta bahwa tidak memerlukan jaminan untuk transfer dari pinjaman, saya hanya diberitahu untuk dapatkan sertifikat perjanjian lisensi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah dimasukkan ke rekening bank saya.
Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan 900 juta dolar. Saya sangat senang bahwa Tuhan akhirnya menjawab doa-doa saya dengan memerintahkan pemberi pinjaman saya dengan kredit saya yang sebenarnya, yang dapat memberi saya harapan.
Terima kasih banyak untuk Ibu Maria karena telah membuat hidup saya adil, jadi saya menyarankan siapa saja yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu Maria dengan baik melalui Email (mariaalexander818@gmail.com) ATAU Via Whatsapp (+1 651-243 -8090 ) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan pinjaman Anda,
Jadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda membaca tentang kesuksesan saya dan saya berdoa agar Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
Nama saya kabu wil, Anda dapat menghubungi saya untuk referensi lebih lanjut melalui email saya: (kabulayu18@gmail.com)
Terima kasih semuanya.